SAMARINDA - Perhelatan besar pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden (pilpres) telah berlalu. Kegiatan yang juga disebut sebagai ‘pesta demokrasi’ ini turut memberikan warna bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Bicara perkembangan demokrasi, sudah pasti akan mengarah kepada pertanyaan, sudahkah demokrasi kita kini lebih baik dari hari kemarin? Sayangnya, mengukur keberhasilan maupun kegagalan demokrasi bukanlah sesuatu yang mudah. Pengertian demokrasi itu sendiri memiliki dimensi yang sangat luas. Oleh karenanya, perkembangan demokrasi harus diukur berdasarkan perkembangan sejumlah aspek yang terkait dengan demokrasi itu sendiri.
Sejak tahun 2009, BPS bekerjasama dengan Kemenkopolhukam, Bappenas, dan Kemendagri dalam upaya penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di seluruh wilayah Indonesia. Pengukuran terhadap determinasi, dinamisasi, dan harmonisasi demokrasi dilakukan melalui review koran maupun review dokumen (Perda, Pergub, Surat Keputusan, Data APBD menurut urusan, dsb). Koran dipilih sebagai salah satu sumber informasi, karena hanya koran yang mampu merekam denyut nadi perkembangan demokrasi dari waktu ke waktu. Selain melalui review koran dan dokumen, informasi dalam penghitungan IDI juga dikumpulkan melalui Focus Group Discussion (FGD). Selanjutnya, review dan informasi yang didapat akan dilengkapi dengan wawancara mendalam (In-depth Interview). Bertempat di Hotel Selyca Mulia Samarinda, FGD IDI Provinsi Kalimantan Timur 2019 digelar pada tanggal 11-12 Maret 2020. Acara ini dihadiri oleh para undangan yang terdiri dari 23 dinas/instansi/lembaga terkait, termasuk ombudsman, pokja 30 serta partai politik.
“Saya mengharapkan kesungguhan dari peserta FGD, untuk menyampaikan berita/informasi dan diskusi (sharing) yang intensif agar dicapai hasil yang optimal. Perlu bapak/ibu sadari bahwa keberadaan bapak/ibu di ruangan ini sebagai narasumber. Oleh karenanya kita berharap semua peserta memiliki kontribusi yang dapat disumbangkan dalam proses penyusunan IDI Provinsi Kalimantan Timur.” terang Kepala BPS Provinsi Kalimantan Timur, Dr. Drs. Anggoro Dwitjahyono M.Si, dalam sambutannya membuka kegiatan ini. Selain itu, beliau juga berpesan agar kita semua dapat bersama-sama membangun dan merawat dasar-dasar demokrasi, sehingga konstruksi demokrasi menjadi lebih kokoh menuju Kalimantan Timur yang berdaulat, aman, sejahtera, dan bermanfaat di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Ukh/Pt)