Forum Group Discussion Indeks Demokrasi Indonesia

Samarinda -  Otonomi daerah yang sudah dilaksanakan hampir 20 tahun telah menciptakan keragaman antar wilayah dalam hal perkembangan demokrasi. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dijadikan sebagai alat untuk mengukur keadaan demokrasi di tingkat provinsi. IDI telah dikembangkan sejak 2009 dan sejak itu IDI dihasilkan setiap tahun. IDI menggambarkan perkembangan demokrasi yang diukur berdasarkan data satu tahun silam. IDI mampu menunjukkan aspek, variabel, atau indikator mana saja  yang tidak atau kurang berkembang, sehingga dapat diketahui hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah. IDI merupakan usaha bersama antar instansi yaitu Kemenkopolhukam, Bappenas, Bappeda provinsi sebagai koordinator untuk pemanfaatan IDI, Kemendagri/Kesbang sebagai koordinator untuk pokja provinsi dan BPS sebagai koordinator pengumpulan data dan pengolahan IDI.

Komponen penyusun IDI terdiri dari 3 aspek, 11 variabel dan 28 indikator. Tiga aspek yang dimaksud antara lain aspek kebebasan sipil, hak – hak politik, dan lembaga demokrasi. Alur kegiatan IDI meliputi beberapa tahap yaitu dimulai dengan koding koran dan dokumen, kemudian dilanjutkan dengan data entry dan verifikasi. Setelah itu, diadakan Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara mendalam. FGD dilakukan dengan tujuan untuk melakukan verifikasi dan konfirmasi terhadap data yang diperoleh dari review surat kabar dan dokumen, mendapatkan informasi atau data yang tidak diperoleh dengan cara analisis surat kabar dan dokumen, dan untuk memperkaya hasil data dengan analisis kontekstual. Kemudian diadakan verifikasi kembali sebelum dilakukan penghitungan besaran indeks. Tahapan terakhir alur kegiatan IDI adalah rilis dan publikasi.

Acara ini dilaksanakan pada 24 – 25 April 2019 dan diikuti oleh para undangan dari beberapa instansi serta tokoh terkait. Focus Group Discussion (FGD) Tahun 2018 ini dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur.

“Dalam kegiatan FGD IDI Tahun 2018 kali ini, saya menghimbau agar pelaksanaan diskusi ini dapat dilaksanakan seaktif mungkin. Saya berharap para undangan yang hadir di sini bisa memberikan informasi mengenai apa saja hal yang sedang terjadi di Provinsi Kalimantan Timur saat ini.” ungkap Kepala BPS Provinsi Kalimantan Timur, Atqo Mardiyanto dalam arahannya pada acara pembukaan FGD ini.

IDI tahun 2018 merupakan IDI kesepuluh sejak tahun 2009. Mulai tahun 2015 IDI Provinsi Kalimantan Utara sudah terpisah dari Kalimantan Timur. Hasil dari IDI Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017 menunjukkan variabel Kebebasan Berpendapat, Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan dan Peran Peradilan Yang Independen mengalami penurunan. Sementara itu variabel  Kebebasan Berkumpul Berserikat, peran DPRD, Peran Partai Politik dan Peran Birokrasi Pemerintah Daerah mengalami kenaikan. Dan untuk tiga variabel bernilai tetap yakni (Kebebasan dari Diskriminasi, Hak Memilih dan Dipilih, serta Pemilu yang Bebas dan Adil. (Humas/ICM)